Just another WordPress.com weblog

Latest

Catatan Kuliah: HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

  • Pasal 1(12) UU No 51/2009
  • Pasal 1 (8) UU No 51/2009

Tergugat:

badan atau pejabat TUN yang berwenang (dengan memperhatikan pengertian wewenang dan pelimpahan wewenang 9atribusi, delegasi, dan mandat)

Penggugat:

orang atau badan hukum perdata yang merupakan subjek hukum serta kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN (Pasal 53 ayat (1) UU No 9/2004 dan penjelasan)

 

Indroharto mengartikan kepentingan atas:

  1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, ditentukan oleh faktor-faktor:
    *ada hubungannya dengan penggugat sendiri
    *kepentingan itu bersifat pribadi
    *kepentingan itu bersifat langsung
    *kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya
  2. Kepentingan Proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan

Model Gugatan Dlam Perkembangan Praktek:

  • Class Action (gugatan perwakilan kelompok)
    Pasal 1(a) Perma No 1/2002
  • Legal Standing (Ius Standi/ Standing to sue)
    => hak suatu organisasi untuk menggugat dengan mengatasnamakan kepentingan umum

    Di Indonesia diatur dalam:

  • UU No 32/2009
  • UU No 8/1999 (Pasal 46 (1) (c)
  • UU No 41/1999 (Pasal 73)

Catatan Putusan PTUN Jakarta No 088/6/1994/Piutang/PTUN Jakarta, 9/12/19934:

“bahwa orang-lingkungan hidup- diakui dapat bertindak sebagai penggugat dengan mengatasnamakan kepentingan umum jika organisasi lingkungan hidup memenuhi kriteria:

a. Tujuan dari organisasi tersebut memang melindungi lingkungan hidup atau menjaga kelestarian alam, tujuan mana harus tercantum dan dapat dilihat dalam AD organisasi ybs

b. Organisasi ybs harus berbentuk badan hukum atau yayasan

c. Organisasi tsb harus secara berkesinambungan menunjukkan adanya kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup yang secara nyata di masyarakat

d. organisasi tersebut harus cukup representatif

 

  • Actio Popularis
    a. pengajuan gugatan yang dapat diajukan tiap orang
    b. terhadap PMH
    c. mengutamakan kepentingan umum

 

Advertisements

Catatan Kuliah: HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

11 Maret 2013

Peradilan Tata Usaha Negara:=> salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara (Pasal 4 UU No 9/ 2004)

Sengketa TUN (Pasal 1 (10) UU No 51/2009):

  • sengketa yang timbul dalam bidang TUN
  • Orang atau badan hukum perdata v. Badan/ Pejabat TUN
  • Akibat dikeluarkannya keputusan TUN
  • Termasuk sengketa kepegawaian (sengketa Intern)
  • berdasarkan peraturan perundangan positif
  • diperiksa, diputus, dan diselesaikan di PTUN (Pasal 47 UU No 5/1986)

Bidang TUN (Pasal 1 angka 7 UU No 51/ 2009 dan Penjelasan):

  • Tata Usaha Negara: Administrasi Negara
  • Melaksanakan Urusan Pemerintahan : eksekutif
  • Dipusat maupun di daerah

Penjelasan Pasal 1 (4) UU No 3 /1986:

  • Sengketa mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi peradilan tata usaha negara, yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Dengan demikian sengketa yang timbul dalam bidang TUN sama dengan perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam bidang TUN.

Pasal 1 angka 7 UU No 51 Tahun 2009 (Pasal 1 angka 1 UU No 5 / 1986):

  • TUN adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah

Penjelasan Pasal 1(1) UU No 5/ 1986:

  • urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif

 

Trias Politica (Mtq), kekuasaan negara dibagi atas:

  1. Kekuasaan Legislatif
  2. Kekuasaan Eksekutif
  3. Kekuasaan Yudikatif

 

Sengketa TUN:

Sengketa di bidang hukum publik, konsekuensinya:

  • sifat putusan TUN berlaku kepada siapa saja (erga omnes)
  • dimungkinkan adanya ultra petita

 

Pasal 1(1) UU No 51/2009=> sengketa TUN termasuk “sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan” (UU No 8/1974 jo UU No 43/1999 jo PP No 30/1980 tentang Disiplin PNS)

Sengketa Kepegawaian adalah sengketa yang timbul sebagai akibat ditetapkannya KTUN di bidang kepegawaian oleh badan atau pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, hak, kewajiban, atau pembinaan PNS

Sengketa Kepegawaian:

a. Termasuk di Lingkungan Kepolisian NKRI (Pasal 2(1) UU No 8 /1974 jo UU No 43/1999 bahwa anggota Kepolisian NKRI termasuk pegawai negeri

b. Tidak termasuk perselisihan perburuhan atau perselisihan hubungan industrial (UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan)

Fungsi TUN (dalam praktik):

  1. menyelenggarakan kegiatan yang bersifat pelaksanaan peraturan perundang-undangan
  2. menyelesaikan urusan pemerintahan yang penting dan mendesak yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan (terjadi bencana nasional: gempa, banjir, dsb) -> atas dasar Freies Ermessen/ Discretionary Power (wewenang badan/ pejabat TUN)

Indroharto:

“urusan pemerintahan” dalam rumusan pasal 1(1) UU No 5/1986 adalah semua kegiatan pengusahaan dalam negara yang tidak merupakan kegiatan atau aktivitas pembuatan peraturan perundang-undangan (legislatif) dan bukan pula kegiatan atau aktifitas mengadili (yudikatif) yang dilakukan oleh badan-badan pengadilan yang bebas

P.M. Hadjon:

“pemerintahan” dapat dirumuskan secara negatif sebagai segala macam kegiatan pengusaha yang tidak diseburkan sebagai suatu kegiatan peraturan perundang-undangan atau peradilan

Sengketa TUN selalu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN -> antara sengketa TUN dengan terbitnya KTUN selalu ada hubungan sebab-akibat

Tolak Ukur

Hk Acara Perdata

Hk Acara Peratun

Subjek

Warga x warga

Warga v. Adm Negara

Warga x adm. Negara

Objek

Bukan Ketetapan (KTUN)

Ketetapan (KTUN)

Tindakan

PMH

PMH penguasa

Hakim

Pasif

Aktif

Hukum Yang Dilanggar

Hk Perdata Material

Hk Administratif

 

Objek Sengketa Di PTUN
(Pangkal Sengketa)

Keputusan TUN (Pasal 1 (9) UU No 51 /2009):

  1. penetapan tertulis
  2. dikeluarkan badan/ pejabat TUN
  3. dilapangan HTUN berdasarkan peraturan perundang0undangan positif
  4. bersifat konkret, individual, dan final. Penjelasan pasa; 1(3) UU No 5/1986)
  5. berakibat hukum pada orang atau badan hukum perdata

Pasal 53 (1) UU No 9 /2004: Keputusan TUN yang menimbulkan kerugian pada orang atau badan hukum perdata

Keputusan TUN yang dapat dapat digugat di PTUN:

  • Pasal 1 (9) UU No 51/2009
  • Pasal 2 UU No 9/2004
  • Pasal 3 UU No 5/1986 (beschikking fiktif-negatif)
  • Lihat pasal 49 UU No 5/1986 (kondisi abnormal)

Catatan Kuliah: HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

4 Maret 2013

Kompetensi

  • Kompetensi (Wirdjono Prodjodikoro) :
    -Atribusi    => Pemberian/ penyerahan
    -distribusi  => pembagian
  • Kompetensi (Subekti):
    -absolut => wewenang suatu pengadilan (PU, PA, PM, PTUN)
    -relatif   =>  wewenang satu jenis pengadilan yang sama
  • Indikator Kompetensi Absolut (PTUN atau bukan)
    • ThorbeckeFundamentum Petendii (pokok perkara atau sengketa): untuk menentukan apakah PTUN atau bukan dilihat hukum mana yang digunakan atau yang mendasari hak yang dilanggar.
    • Buys
      Objectum Lities (pokok dalam sengketa) : hak siapa yang dilanggar dan hak siapa yang dilanggar tersebut dilingkupi hukum apa

    Kompetensi Absolut PTUN diatur dalam Pasal 47 : bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN

Sengketa TUN

Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian.

Tata Usaha Negara: Administrasi Negara  melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Sengketa TUN: Eksternal dan Internal (lihat catatan I)

Objek sengketa adalah beschikking atau ketetapan

Beschikking atau Ketetapan

PRINS      : Perbandingan Hukum bersegi satu dalam lapangan pemerintahan (arti sempit) yang dilakukan oleh sesuatu alat pemerintahan (arti luas) berdasarkan wewenang istimewa

DONNER: Perbuatan Pemerintahan yang diadakan suatu jabatan pemerintah yang dalam suatu hal tertentu secara bersegi satu dan dengan sengaja meneguhkan suatu hubungan hukum.

Keputusan TUN

Pasal 1.3 UU No 5/1986 (yang terbaru UU No 51/2009 pasal 1 (9))  :

suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/ pejabat  TUN (berwenang) yang berisikan tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Tidak termasuk Keputusan TUN:

  1. Perbuatan Hukum Perdata
  2. Pengaturan Yang Bersifat Umum
  3. Yang masih memerlukan Persetujuan
  4. Yang Dikeluarkan Berdasarkan Ketentuan KUHP dan KUHAP atau Peraturan Perundang-undangan Yang Bersifat Hukum Pidana
  5. Yang Dikeluarkan Atas Dasar Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku
  6. Mengenai Tata Usaha TNI
  7. Keputusan KPU Baik Di Pusat Maupun Di Daerah Mengenai Hasil Pemilu

Ukuran Umum atau Konkritnya Suatu Norma

  • Terhadap Siapa Norma Itu Berlaku
    Semua orang     => umum
    orang tertentu  => individual
  • Objek/ Perbuatan Yang Diatur
    Tidak Tertentu  => Abstrak
    Tertentu              => Konkret
  • Kombinasi:
    Umum – abstrak
    Umum    –  Konkrit
    Individu –  Abstrak
    Individu –  Konkrit

Catatan Kuliah: HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

25 Februari 2013

Pengertian Pengadilan dan Peradilan

Pengadilan : ditujukan pada badan atau wadah yang memberikan peradilan

Peradilan    : segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara/ prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal

Hukum Materil dan Formal

peradilan tanpa hukum materil akan lumpuh, sebab tidak tahu ada yang dijelmakan, sebaliknya peradilan tanpa hukum formal, akan liar (dapat bertindak semaunya), sebab tidak ada batas-batas yang jelas dalam melakukan wewenangnya.

Ciri-ciri Peradilan Administrasi Murni dan Peradilan Administrasi Semu:

MURNI

SEMU

Yang memutus hakim Yang memutus perkara instansi yang hierarkis lebih tinggi (dalam satu jenjang secara vertical) atau instansi lain yang memberikan putusan pertama
Penelitian terbatas pada rechtsmatigheid keputusan administrasi Meneliti doelmatigheid dan rechtsmatigheid dari keputusan administrasi
Hanya dapat meniadakan keputusan administrasi atau bila perlu memberi hukuman berupa ganti rugi, tetapi tidak membuat putusan lain yang menggantikan keputusan administrasi yang pertama Dapat mengganti, merubah, atau meniadakan keputusan administrasi yang pertama
Terikat kepada mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan pada saat diambilnya keputusan administrasi dan atas itu dipertimbangkan rechtmatigheid Dapat memperhatikan perubahan-perubahan keadaan sejak saat diambilnya keputusan, bahkan juga dapat memperhatikan perubahan yang terjadi selama prosedur berjalan
Badan yang memutus tidak tergantung atau bebas dari pengaruh badan-badan lain apapun juga Badan yang memutus dapat dibawah pengaruh badan lain, walaupun merupakan badan di luar hierarkhi

Asas-asas HAPERATUN (HAPLA):

  1. Kesatuan Beracara
  2. musyawarah untuk mufakat
  3. kekuasaan yang merdeka
  4. peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan
  5. keterbukaan persidangan
  6. putusan mengandung keadilan

Catatan Kuliah: HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

18 Februari 2013

Lemaire=> bestuurzorg=> pemerintah harus memberikan pelayanan publik, menuju masyarakat yang sejahtera

Dalam pembukaan UUD 1945, Tujuan Negara salah satunya adalah masyarakat sejahtera dengan pembangunan. Kebutuhan dijadikan sebagai indikator sejahtera, ditinjau dari penghasilan, kesehatan, pendidikan, dan penghargaan.

Konsep Negara Hukum Dicey=> Rule Of Law => Supremasi Hukum, Equality Before The Law, dan Human Rights

Negara Hukum F. Stahl=> Rechtstate=> salah satu cirinya ada Peradilan Tata Usaha Negara/ Administrasi Negara.

Unsur Peradilan:

  1. Aturan Hukum yang abstrak dan mengikat umum yang dapat diterapkan kaidah hukum administrasi negara.
    Kaidah Umum            : Abstrak & Konkrit

    Kaidah Individual    : Abstrak & Konkrit

  2. Ada sengketa yang konkrit, berupa aksi (gugatan ke PTUN)
  3. Minimal 2 pihak
  4. Ada badan/ pejabat yang diberi kewenangan untuk memutus adanya hukum formal dalam menerapkan hukum (rechttoepassing) dan menemukan hukum (rechtsvinding) in concreto.

Untuk PTUN, ada tambahan unsur:

  1. Lapangan kaidah hukum tersebut merupakan lapangan HAN
  2. Salah satu pihak yang bersengketa atau mungkin dua-duanya adalah administrasi negara

Sengketa Administrasi Negara:

  1. Ekstern: Adm Negara v. Luar Adm Negara => PTUN
  2. Intern  : Adm Negara v. Adm. Negara          =>  MK

Peradilan Administrasi:

  1. Murni (UU No 5/1986 mengatur peradilan Adm Murni)
  2. Semu (Quasi) => tersebar
    Contoh Peradilan Administrasi Semu:
    Sengketa antara KPP dengan Wajib Pajak. KPP mengeluarkan SKPP kepada wajib pajak X. Wajib Pajak X merasa keberatan lalu menlaporkan keberatannya kepada KPP. KPP memutuskan mengenai laporan tersebut. KPP diberi kewenangan untuk memutus perkara.

 

Objek Sengketa PTUN:

=>Beschikking : bersifat individual, final, dan kongkrit. beschikking memang bukan undang-undang tetapi bisa dijadikan sebagai dasar hukum.