Just another WordPress.com weblog

Catatan Kuliah: HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

4 Maret 2013

Kompetensi

  • Kompetensi (Wirdjono Prodjodikoro) :
    -Atribusi    => Pemberian/ penyerahan
    -distribusi  => pembagian
  • Kompetensi (Subekti):
    -absolut => wewenang suatu pengadilan (PU, PA, PM, PTUN)
    -relatif   =>  wewenang satu jenis pengadilan yang sama
  • Indikator Kompetensi Absolut (PTUN atau bukan)
    • ThorbeckeFundamentum Petendii (pokok perkara atau sengketa): untuk menentukan apakah PTUN atau bukan dilihat hukum mana yang digunakan atau yang mendasari hak yang dilanggar.
    • Buys
      Objectum Lities (pokok dalam sengketa) : hak siapa yang dilanggar dan hak siapa yang dilanggar tersebut dilingkupi hukum apa

    Kompetensi Absolut PTUN diatur dalam Pasal 47 : bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN

Sengketa TUN

Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian.

Tata Usaha Negara: Administrasi Negara  melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Sengketa TUN: Eksternal dan Internal (lihat catatan I)

Objek sengketa adalah beschikking atau ketetapan

Beschikking atau Ketetapan

PRINS      : Perbandingan Hukum bersegi satu dalam lapangan pemerintahan (arti sempit) yang dilakukan oleh sesuatu alat pemerintahan (arti luas) berdasarkan wewenang istimewa

DONNER: Perbuatan Pemerintahan yang diadakan suatu jabatan pemerintah yang dalam suatu hal tertentu secara bersegi satu dan dengan sengaja meneguhkan suatu hubungan hukum.

Keputusan TUN

Pasal 1.3 UU No 5/1986 (yang terbaru UU No 51/2009 pasal 1 (9))  :

suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/ pejabat  TUN (berwenang) yang berisikan tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Tidak termasuk Keputusan TUN:

  1. Perbuatan Hukum Perdata
  2. Pengaturan Yang Bersifat Umum
  3. Yang masih memerlukan Persetujuan
  4. Yang Dikeluarkan Berdasarkan Ketentuan KUHP dan KUHAP atau Peraturan Perundang-undangan Yang Bersifat Hukum Pidana
  5. Yang Dikeluarkan Atas Dasar Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku
  6. Mengenai Tata Usaha TNI
  7. Keputusan KPU Baik Di Pusat Maupun Di Daerah Mengenai Hasil Pemilu

Ukuran Umum atau Konkritnya Suatu Norma

  • Terhadap Siapa Norma Itu Berlaku
    Semua orang     => umum
    orang tertentu  => individual
  • Objek/ Perbuatan Yang Diatur
    Tidak Tertentu  => Abstrak
    Tertentu              => Konkret
  • Kombinasi:
    Umum – abstrak
    Umum    –  Konkrit
    Individu –  Abstrak
    Individu –  Konkrit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s