Just another WordPress.com weblog

Catatan Kuliah: HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

11 Maret 2013

Peradilan Tata Usaha Negara:=> salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara (Pasal 4 UU No 9/ 2004)

Sengketa TUN (Pasal 1 (10) UU No 51/2009):

  • sengketa yang timbul dalam bidang TUN
  • Orang atau badan hukum perdata v. Badan/ Pejabat TUN
  • Akibat dikeluarkannya keputusan TUN
  • Termasuk sengketa kepegawaian (sengketa Intern)
  • berdasarkan peraturan perundangan positif
  • diperiksa, diputus, dan diselesaikan di PTUN (Pasal 47 UU No 5/1986)

Bidang TUN (Pasal 1 angka 7 UU No 51/ 2009 dan Penjelasan):

  • Tata Usaha Negara: Administrasi Negara
  • Melaksanakan Urusan Pemerintahan : eksekutif
  • Dipusat maupun di daerah

Penjelasan Pasal 1 (4) UU No 3 /1986:

  • Sengketa mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi peradilan tata usaha negara, yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Dengan demikian sengketa yang timbul dalam bidang TUN sama dengan perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam bidang TUN.

Pasal 1 angka 7 UU No 51 Tahun 2009 (Pasal 1 angka 1 UU No 5 / 1986):

  • TUN adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah

Penjelasan Pasal 1(1) UU No 5/ 1986:

  • urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif

 

Trias Politica (Mtq), kekuasaan negara dibagi atas:

  1. Kekuasaan Legislatif
  2. Kekuasaan Eksekutif
  3. Kekuasaan Yudikatif

 

Sengketa TUN:

Sengketa di bidang hukum publik, konsekuensinya:

  • sifat putusan TUN berlaku kepada siapa saja (erga omnes)
  • dimungkinkan adanya ultra petita

 

Pasal 1(1) UU No 51/2009=> sengketa TUN termasuk “sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan” (UU No 8/1974 jo UU No 43/1999 jo PP No 30/1980 tentang Disiplin PNS)

Sengketa Kepegawaian adalah sengketa yang timbul sebagai akibat ditetapkannya KTUN di bidang kepegawaian oleh badan atau pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, hak, kewajiban, atau pembinaan PNS

Sengketa Kepegawaian:

a. Termasuk di Lingkungan Kepolisian NKRI (Pasal 2(1) UU No 8 /1974 jo UU No 43/1999 bahwa anggota Kepolisian NKRI termasuk pegawai negeri

b. Tidak termasuk perselisihan perburuhan atau perselisihan hubungan industrial (UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan)

Fungsi TUN (dalam praktik):

  1. menyelenggarakan kegiatan yang bersifat pelaksanaan peraturan perundang-undangan
  2. menyelesaikan urusan pemerintahan yang penting dan mendesak yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan (terjadi bencana nasional: gempa, banjir, dsb) -> atas dasar Freies Ermessen/ Discretionary Power (wewenang badan/ pejabat TUN)

Indroharto:

“urusan pemerintahan” dalam rumusan pasal 1(1) UU No 5/1986 adalah semua kegiatan pengusahaan dalam negara yang tidak merupakan kegiatan atau aktivitas pembuatan peraturan perundang-undangan (legislatif) dan bukan pula kegiatan atau aktifitas mengadili (yudikatif) yang dilakukan oleh badan-badan pengadilan yang bebas

P.M. Hadjon:

“pemerintahan” dapat dirumuskan secara negatif sebagai segala macam kegiatan pengusaha yang tidak diseburkan sebagai suatu kegiatan peraturan perundang-undangan atau peradilan

Sengketa TUN selalu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN -> antara sengketa TUN dengan terbitnya KTUN selalu ada hubungan sebab-akibat

Tolak Ukur

Hk Acara Perdata

Hk Acara Peratun

Subjek

Warga x warga

Warga v. Adm Negara

Warga x adm. Negara

Objek

Bukan Ketetapan (KTUN)

Ketetapan (KTUN)

Tindakan

PMH

PMH penguasa

Hakim

Pasif

Aktif

Hukum Yang Dilanggar

Hk Perdata Material

Hk Administratif

 

Objek Sengketa Di PTUN
(Pangkal Sengketa)

Keputusan TUN (Pasal 1 (9) UU No 51 /2009):

  1. penetapan tertulis
  2. dikeluarkan badan/ pejabat TUN
  3. dilapangan HTUN berdasarkan peraturan perundang0undangan positif
  4. bersifat konkret, individual, dan final. Penjelasan pasa; 1(3) UU No 5/1986)
  5. berakibat hukum pada orang atau badan hukum perdata

Pasal 53 (1) UU No 9 /2004: Keputusan TUN yang menimbulkan kerugian pada orang atau badan hukum perdata

Keputusan TUN yang dapat dapat digugat di PTUN:

  • Pasal 1 (9) UU No 51/2009
  • Pasal 2 UU No 9/2004
  • Pasal 3 UU No 5/1986 (beschikking fiktif-negatif)
  • Lihat pasal 49 UU No 5/1986 (kondisi abnormal)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s